Polemik KMB Sebagai Organisasi Pilar
Kegiatan Pengurus Organisasi DPP KMB atau HMB?

Polemik KMB sebagai organisasi pilar KKSS, Legal atau Ilegalkah?

Diposting pada

KMB (kerukunan masyarakat Bulukumba) menghadapi polemik sebagai organisasi yang mengklaim diri sebagai Pilar di bawah naungan organisasi kerukunan keluarga Sulawesi Selatan (KKSS).

Berdasarkan informasi yang ada sebagaimana KMB telah mendeklarasikan diri dan mempublikasikan bahwa keberadaannya merupakan organisasi Pilar di bawah naungan kkss.

KMB dengan hierarki struktur organisasi berbentuk secara nasional ataupun wilayah maupun daerah. Pada tingkat pusat mereka sebut dengan dewan pengurus Pusat KMB yang beralamat di Jakarta.

Pada tingkat wilayah dengan dewan pengurus wilayah. Yang ada pada provinsi begitupun juga pada tingkat kabupaten kota kita sebut dengan dewan pengurus daerah.

KMB saat ini mengalami polemik karena pernyataan yang menyebutkan diri sebagai pilar. Dalam kenyataannya organisasi kerukunan keluarga Sulawesi Selatan tidak memiliki pilar dengan penyebutan KMB.

Secara personal pengurus HMB = pengurus KMB, namun tidak bermakna bahwa hak dan kewenangan HMB = KMB. Dalam kaitannya dengan BPP KKSS.

Berdasarkan video yang berdurasi 1 jam 45 menit di saluran YouTube medium TV, terdapat diskusi yang menarik yang membahas tentang KMB dan HMB dengan polemik sebagai pilar organisasi paguyuban Sulawesi Selatan.

Apakah KMB Bukan pilar KKSS, Menyebabkan Polemik Paguyuban?

Jika berdasarkan dengan musyawarah besar atau Mubes XI yang terlaksana pada bulan November tahun 2019 di Solo Jawa Tengah, maka pada rapat tersebut tidak membahas dan tidak menyinggung serta sudah pasti tidak mengenal KMB.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pada kkss terdapat organisasi pilar yang merupakan organisasi paguyuban dari 24 kabupaten kota.

24 kabupaten kota adalah organisasi-organisasi kedaerahan yang bergabung di bawah naungan kerukunan keluarga Sulawesi Selatan termasuk paguyuban.

Tentunya di antara 24 kabupaten kota tersebut adalah Bulukumba.

Pada saat sidang tersebut Bulukumba terdapat dua organisasi yang berdebat yakni HMB dan KKB, himpunan masyarakat Bulukumba, Dan kerukunan keluarga Bulukumba.

KKB lebih soft, menghindari perdebatan dengan alasan bahwa KKB tidak memiliki alamat sekretariat di Jakarta sehingga pada rapat tersebut pilar yang yang masuk sebagai anggota kkss adalah HMB.

Meskipun pada dasarnya yang resmi adalah KKB karena telah mengantongi pernyataan dari Pemerintah Kabupaten Bulukumba sejak puluhan tahun yang lalu.

Setelah itu dengan pelantikan pada tanggal 5 Januari tahun 2020 oleh ketua umum BPP KKSS (Muchlis Patahna), dengan mengukuhkan Jumrana Salikki sebagai ketua umum HMB.

Namun belakangan tepatnya pada tahun 2021 organisasi lain muncul yang bernama KMB. KMB terasumsikan sebagai HMB, oleh karena pengurus daripada HMB itu sama dengan KMB.

Di sisi lain dalam beberapa berita menyebutkan bahwa KMB merupakan organisasi pilar, maka teresolusikan bahwa KMB merupakan organisasi pilar sulawesi Selatan.

Meski Pada kenyataannya kMB bukan pilar kkss.

Kajian organisasi pilar

Sebuah organisasi pilar bagian dari kkss tentu melewati mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan dan cara umum organisasi maupun dalam lingkup KKSS itu sendiri.

Proses penentuan sebuah paguyuban menjadi sebuah organisasi pilar tentu melewati sebuah persidangan untuk pengambilan kebijakan.

Dalam sebuah organisasi dan biasanya itu dalam bentuk sidang pleno ataupun sidang komisi yang ada dalam serangkaian kegiatan musyawarah besar.

Kenyataannya pada tanggal 9 November 2019, pada musyawarah besar ke-11 dari BPP KKSS, HMB terakomodir sebagai organisasi pilar.

Hal itu bermakna bahwa proses penentuan dan masuknya organisasi pilar dalam KKSS itu melalui mekanisme pengambilan kebijakan di dalam musyawarah besar.

Jika melihat tentang keberadaan KMB hari ini dengan perubahan nama dari HMB sebagai sebuah pelanggaran organisasi. Jika mereka melabel diri sebagai pilar tanpa pengambilan kebijakan yang tepat.

Sebab menurut tayangan tersebut membutuhkan 2 hal untuk legalitas KMB sebagai organisasi pilar yang selanjutnya memunculkan pertanyaan yakni:

  1. Secara internal hmb.
    Mekanisme apa yang mereka pakai untuk merubah nama dari HMB ke KMB sebab semua organisasi termasuk perubahan nama, lambang dan logo. Maka proses penentuannya karena berhubungan dengan identitas organisasi. Harus dengan pengambilan kebijakan dan kewenangan setingkat musyawarah besar (Mubes), Kongres organisasi secara umum.
  2. Secara eksternal.
    Harus mempertanyakan pula mekanisme apa pada BPP KKSS. Untuk mengakomodir daripada KMB itu sendiri sebab pada kenyataannya proses mengakomodir organisasi pilar itu melalui musyawarah besar. Dan atau musyawarah setingkat.

Artinya proses perubahan nama HMB ke KMB tidak serta merta masuk sebagai Pilar di KKSS. Oleh karena tidak ada satu kebijakan yang selevel dengan musyawarah besar berbentuk sidang komisi/pleno untuk mengakomodir daripada perubahan nama tersebut.

Pandangan ini rasional karena secara organisasi di level manapun sebuah kebijakan hanya bisa merubah kebijakan dengan hierarki yang selevel.

Solusi persoalan KMB

Cara terbaik untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan polemik yang terjadi pada KMB. Adalah harus mengembalikan organisasi tersebut kepada hmb.

Karena jika berdasar pada kajian organisasi dan ad art serta fakta yang melekat pada KKSS. Maka keberadaan KMB adalah ilegal sebagai organisasi pilar jika mengacu pada musyawarah besar Solo.

Baca juga : Anggangre Bagi orang Konjo

1 komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *